Negara Premanisme Ormas
Indonesia Terlalu Banyak Ormas? Ketika Premanisme Mengganggu Industri dan Masa Depan Bangsa
Republik Ormas
Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Setelah era reformasi 1998, kebebasan masyarakat untuk berserikat dan membentuk organisasi semakin terbuka lebar. Ribuan organisasi masyarakat atau ormas lahir di berbagai daerah. Ada yang bergerak di bidang sosial, agama, budaya, kepemudaan, pendidikan, hingga kemanusiaan.
Namun di balik kebebasan tersebut, muncul persoalan besar yang semakin sering menjadi pembicaraan publik. Sebagian ormas mulai dituding berubah arah. Bukan lagi sekadar wadah sosial masyarakat, tetapi berkembang menjadi kelompok yang terlibat dalam praktik premanisme, pungutan liar, intimidasi proyek, penguasaan wilayah, hingga gangguan terhadap dunia industri dan investasi.
Fenomena ini bukan lagi sekadar gosip warung kopi. Keluhan datang dari pengusaha kecil, sopir logistik, pedagang pasar, kontraktor proyek, hingga investor besar nasional dan asing. Banyak yang merasa bahwa Indonesia sedang menghadapi masalah serius: negara yang terlalu longgar terhadap kelompok-kelompok informal yang menguasai lapangan.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi sekadar “berapa banyak ormas di Indonesia?”, tetapi sudah berubah menjadi:
Apakah sebagian ormas telah berubah menjadi kekuatan informal yang menghambat pembangunan ekonomi Indonesia?
Jumlah Ormas di Indonesia Sangat Besar
Jumlah organisasi masyarakat di Indonesia disebut mencapai ratusan ribu. Mulai dari organisasi tingkat RT, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Sebagian terdaftar resmi, sebagian lagi hanya aktif secara lokal tanpa pengawasan ketat.
Ledakan jumlah ormas terjadi setelah reformasi 1998. Saat itu Indonesia keluar dari sistem pemerintahan yang sangat sentralistik menuju era kebebasan sipil. Masyarakat diberikan ruang luas untuk berkumpul, bersuara, dan membentuk organisasi.
Di satu sisi, ini adalah tanda demokrasi yang sehat. Namun di sisi lain, lemahnya pengawasan membuat banyak kelompok tumbuh tanpa kontrol yang jelas.
Akibatnya, muncul fenomena “ormas rasa penguasa wilayah”. Ada yang menguasai parkiran, proyek pembangunan, distribusi barang, keamanan pasar, bahkan perekrutan tenaga kerja di kawasan industri.
Sebagian masyarakat mulai merasa takut terhadap kelompok tertentu karena memiliki massa besar dan pengaruh kuat di lapangan.
Premanisme Berkedok Ormas
Masalah utama sebenarnya bukan keberadaan ormas itu sendiri. Karena banyak organisasi masyarakat yang benar-benar membantu rakyat, memberikan santunan sosial, membantu bencana, menjaga budaya lokal, hingga memperkuat pendidikan masyarakat.
Yang menjadi sorotan adalah ketika ada oknum atau kelompok tertentu menggunakan nama organisasi untuk melakukan tekanan ekonomi dan sosial.
Modus yang sering dikeluhkan antara lain:
- Meminta jatah proyek.
- Meminta uang keamanan.
- Memaksa perekrutan tenaga kerja tertentu.
- Menguasai parkiran dan distribusi barang.
- Melakukan intimidasi terhadap pengusaha.
- Menyegel proyek atau pabrik.
- Melakukan demo dengan tekanan massa.
- Memalak pedagang kecil dan sopir logistik.
Bahkan di beberapa daerah industri, banyak pengusaha mengaku harus “berdamai” dengan kelompok tertentu agar proyek berjalan lancar.
Fenomena ini sangat berbahaya karena menciptakan ekonomi biaya tinggi. Investor tidak hanya memikirkan pajak dan biaya produksi, tetapi juga harus memikirkan biaya informal di lapangan.
Investor Mulai Takut Masuk ke Indonesia
Dalam dunia bisnis global, satu hal yang paling dicari investor adalah kepastian hukum dan keamanan usaha. Ketika investor merasa negara tidak mampu melindungi kegiatan industri dari tekanan kelompok informal, maka mereka akan mencari negara lain yang lebih stabil.
Beberapa pengusaha mulai membandingkan Indonesia dengan Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Negara-negara tersebut dianggap lebih tegas dalam menjaga kawasan industri.
Banyak investor asing sebenarnya tertarik pada Indonesia karena:
- Pasar sangat besar.
- Jumlah penduduk tinggi.
- Sumber daya alam melimpah.
- Posisi geografis strategis.
- Tenaga kerja melimpah.
Namun semua keunggulan itu bisa kalah hanya karena satu masalah: ketidakpastian di lapangan.
Bayangkan jika sebuah perusahaan ingin membangun pabrik triliunan rupiah tetapi proyeknya terus diganggu oleh kelompok tertentu yang meminta jatah. Investor tentu akan berpikir ulang.
Lebih parah lagi, jika negara dianggap lambat atau takut menindak.
Pengusaha Kecil Juga Menjadi Korban
Bukan hanya investor besar yang terdampak. Pedagang kecil dan rakyat biasa juga sering menjadi korban praktik premanisme.
Di berbagai daerah masih ditemukan:
- Pungutan liar pasar.
- Setoran keamanan.
- Preman terminal.
- Preman parkir.
- Pungutan terhadap UMKM.
- Tekanan terhadap pedagang kaki lima.
Ironisnya, sebagian masyarakat menganggap hal tersebut sudah “normal”. Padahal ini adalah bentuk lemahnya negara dalam melindungi rakyat kecil.
Banyak pedagang memilih diam karena takut usahanya diganggu.
Di sinilah muncul pertanyaan besar:
Apakah negara benar-benar hadir di lapangan, atau justru kalah oleh kekuatan informal?
Masalah Pengangguran dan Kemiskinan
Fenomena premanisme tidak bisa dilihat hanya dari sisi kriminalitas semata. Ada akar sosial yang lebih dalam.
Indonesia masih menghadapi:
- Pengangguran tinggi.
- Lapangan kerja terbatas.
- Pendidikan rendah di sebagian daerah.
- Kesenjangan ekonomi.
- Budaya kekuasaan lokal.
Sebagian orang akhirnya bergabung dengan kelompok tertentu karena merasa tidak memiliki pilihan ekonomi lain.
Di beberapa daerah, organisasi massa bahkan berubah menjadi sumber penghasilan informal.
Ada yang hidup dari parkiran, pengamanan proyek, penguasaan lahan, hingga distribusi tenaga kerja.
Masalahnya menjadi semakin rumit ketika sebagian kelompok memiliki kedekatan dengan elite politik lokal.
Hubungan Politik dan Ormas
Bukan rahasia lagi bahwa dalam politik Indonesia, massa memiliki nilai sangat besar.
Menjelang pemilu atau pilkada, banyak kelompok massa dijadikan alat mobilisasi politik. Setelah pesta demokrasi selesai, hubungan tersebut kadang tetap berlanjut dalam bentuk proyek, pengaruh wilayah, atau kedekatan kekuasaan.
Inilah yang membuat penindakan terhadap oknum tertentu menjadi sulit.
Karena kadang yang dihadapi bukan sekadar kelompok jalanan biasa, tetapi jaringan sosial-politik yang memiliki koneksi kuat.
Akibatnya masyarakat melihat hukum seperti tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.
Negara Tidak Boleh Kalah
Dalam negara modern, keamanan seharusnya dipegang penuh oleh aparat resmi negara, bukan oleh kelompok informal.
Jika kawasan industri, pasar, proyek, dan jalanan lebih dikuasai kelompok tertentu dibanding negara, maka wibawa hukum akan runtuh perlahan.
Indonesia tidak bisa menjadi negara maju jika:
- Investor takut masuk.
- Pengusaha dipalak.
- Proyek terganggu.
- Biaya informal merajalela.
- Hukum bisa ditekan massa.
Karena pembangunan ekonomi membutuhkan stabilitas.
Tidak ada negara industri maju yang membiarkan premanisme tumbuh bebas di kawasan ekonomi strategis.
Tidak Semua Ormas Buruk
Penting untuk ditegaskan bahwa tidak semua ormas bermasalah.
Banyak organisasi masyarakat yang justru menjadi penolong rakyat:
- Membantu korban bencana.
- Membangun pendidikan.
- Mengurus anak yatim.
- Menghidupkan budaya lokal.
- Menguatkan dakwah dan kegiatan sosial.
- Membantu masyarakat miskin.
Karena itu yang harus diperangi bukan organisasinya, tetapi praktik premanisme dan penyalahgunaan kekuasaan massa.
Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan terhadap organisasi sosial hanya karena ulah sebagian oknum.
Indonesia Sedang di Persimpangan Jalan
Indonesia saat ini sedang mengejar mimpi besar:
- Menjadi negara industri.
- Menjadi pusat ekonomi Asia Tenggara.
- Mendorong hilirisasi.
- Membangun kendaraan listrik.
- Menarik investasi global.
Tetapi semua itu akan sulit tercapai jika gangguan lapangan terus dibiarkan.
Dunia internasional sekarang sangat kompetitif. Investor bisa dengan mudah memindahkan pabrik ke negara lain yang dianggap lebih aman dan stabil.
Vietnam misalnya, berkembang sangat cepat karena fokus menjaga iklim industri dan ekspor.
Jika Indonesia terus sibuk dengan konflik informal, pungli, dan tekanan kelompok tertentu, maka peluang emas bonus demografi bisa hilang begitu saja.
Solusi yang Dibutuhkan
Masalah ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan razia sesaat. Dibutuhkan langkah serius dan menyeluruh:
- Penegakan hukum tanpa pandang bulu.
- Pembersihan pungutan liar.
- Pengawasan ketat terhadap ormas bermasalah.
- Penciptaan lapangan kerja produktif.
- Pendidikan dan pembinaan pemuda.
- Reformasi birokrasi dan keamanan.
- Perlindungan terhadap investor dan UMKM.
Negara harus hadir dengan tegas tetapi tetap adil.
Karena jika rakyat merasa hukum kuat dan pekerjaan tersedia, maka ruang bagi premanisme akan semakin kecil.
Kesimpulan
Fenomena banyaknya ormas di Indonesia sebenarnya bukan masalah utama. Demokrasi memang memberikan kebebasan berserikat kepada masyarakat.
Masalah besar muncul ketika sebagian kelompok berubah menjadi alat tekanan ekonomi, premanisme, dan kekuatan informal yang mengganggu industri serta kehidupan masyarakat.
Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi negara maju:
- Sumber daya alam besar.
- Pasar domestik kuat.
- Penduduk produktif sangat banyak.
- Posisi strategis dunia.
Namun potensi besar itu bisa hancur jika hukum kalah oleh kekuatan jalanan.
Negara tidak boleh takut terhadap premanisme dalam bentuk apa pun.
Karena masa depan Indonesia bukan ditentukan oleh siapa yang paling keras di jalan, tetapi oleh siapa yang mampu menciptakan keamanan, keadilan, pekerjaan, dan pembangunan yang sehat bagi seluruh rakyat.
Posting Komentar untuk "Negara Premanisme Ormas"